PASURUAN – Permasalah sungai welang yang kini dikeluhkan warga, karena airnya berubah warna dan menyebabkan gatal terus jadi perbincangan. Selain gatal, muncul bau tak sedap dirasakan warga. Mereka menduga permasalahan yang dialami warga itu karena limbah perusahaan yang dibuang di sungai. Sehingga, beberapa waktu lalu, warga dari 6 Desa melakukan aksi ujuk rasa.
Jumat (19/10) kemarin, DLH provinsi Jatim mendatangi tempat pembuangan limbah yang berada di Desa Wrati Kejayan. Tim DLH dan Laboratorium terlihat mengambil sampel air dari tiga titik lokasi. Dan hasil pengambilan sampel itu akan muncul minimal 14 hari kedepan.
Ada pemandangan berbeda ketika petugas DLH mengambil sampel air. Sejumlah aparat berseragam loreng datang satu persatu ke lokasi pengambilan sampel. Bahkan, pucuk pimpinan Kodim 0819/Pasuruan Letkol Arh Noor Iskak sampai ikut turun dengan alasan cek ketika pengambilan sampel limbah.
Dandim sempat mengatakan, jika tumpukan sampah yang dibuang masyarakat itu menjadi salah satu penyebab pencemaran terhadap air sungai yang saat ini disoal warga. “Coba bandingkan bau air yang ada dekat sampah dengan air yang air yang sana,” kata Dandim sambil menunjuk kearah tempat pembuangan sampah.
Hanan aktivis yang sering menyuarakan lingkungan, menyayangkan sikap TNI yang ia anggap ikut cawe-cawe meski alasan kondusifitas wilayah. Alasannya, sampai saat ini masyarakat masih kondusif. Sedangkan demo yang dilakukan warga itu merupakan hal yang wajar dan merupakan hak warga negara.
“Mestinya yang melakukan pendampingan adalah aparatur kepolisian jika memang dianggap tidak aman,” kata Hanan.
Menurut Hanan, semestinya dalam masalah ini TNI berada dibelakang masyarakat untuk mengawal kepentingan yang selama ini dikeluhkan warga yang merasa terdampak. Hanan menambahkan, sangatlah tidak etis jika nantinya TNI terkesan lebih mewakili pihak perusahaan. Makanya jangan terburu-buru menyimpulkan jika air itu tercemar kerana sampah.
“Saya berharap saat ini TNI kembali ke pangkuan orang tuanya yaitu rakyat. Karena TNI itu anak kandung rakyat, lahir dari rakyat dan kembali kepada rakyat. ” ungkap Hanan.
Terpisah, Lujeng Sudarto Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUS@KA), meminta agar DLH Provinsi professional dalam penanganan masalah ini. Dia tak mau tahu apakah pembuangan limbah di sungai Welang itu karena faktor kerusakan IPAL atau kesengajaan. Yang jelas menurut Lujeng, disitu ada dampak lingkungan yang kini dirasakan warga bantaran kali, yang diduga dari limbah perusahaan. Dan ini harus segera disikapi DLH dengan menerapkan UU nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“PUSAKA meminta DLH Provinsi bisa memberi sanksi administratif dan penggunaaan pasal 94 tentang kewenangan penyidikan,” ungkap Lujeng.
Lujeng menekankan supaya Tim DLH Provinsi Jatim tidak ragu untuk mengambil tindakan nantinya. Supaya hasilnya maksimal, Direktur Pusaka itu mewanti-wanti agar DLH tak perlu menggubris jika ada interfensi atau tekanan-tekanan dari pihak lain yang tidak memiliki kewenangan dalam urusan limbah.
“Saya ingatkan dari awal bahwa hasil yang akan dikeluarkan DLH nanti akan kita kaji dan kita bandingkan dengan dampak yang dialami masyarakat,” pungkas Lujeng.
Kapten Nurhaedi, Danramil Wonorejo mengatakan, jika kedatangan TNI itu merupakan tugasnya dalam menjaga teritorial wilayah. Masyarakat tidak perlu curiga jika TNI ikut cawe-cawe urusan limbah. Karena selain satuan tempur, TNI juga punya tugas untuk menjaga kondusifitas wilayah.
“Jika ada pertanyaan kenapa TNI ikut-ikutan ngurusi limbah, karena kami bagian dari aparat teritorial, untuk mengendalikan wilayah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Nurhaedi.
Disinggung kedatangan pucuk pimpinan Kodim 0819/Pasuruan, Nurhaedi mengatakan jika kedatangan Dandim itu untuk mengetahui cara cek dilapangan, sebab masalah limbah ini sudah sampai ke telinga DLH Provinsi Jatim.
(Die)
