PASURUAN, – Munculnya sejumlah permasalahan di Desa Tamansari kini makin membesar. Sejumlah warga yang awalnya berusaha diam, saat ini mulai berontak karena masalah makin lebar. Rabu (27/5/26).
Pelomik yang awalnya terlihat sedikit kini malah terus bermunculan yang akhirnya makin menggunung. Awalnya dari Ambulance dan Mobil siaga, kini malah merembet ke perkara lain seperti Pajak dan BPJS Ketenagakerjaan.
Munculnya sajumlah perkara di Desa Tamansari ini rupanya membuat sejumlah warga berani menyampaikan aspirasi. Mereka tak mau lagi duduk termenung dan pasrah ketika masalah di desanya makin banyak dan runyam tak ada jeluntrungnya.
Sejumlah tokoh masyarakat hingga anggota BPD datangi ketua BPD untuk bahas perkara tersebut. Mereka mendesak Ketua BPD agar mempertanyakan secara resmi terkait polemik di desa mereka.
Sejumlah tokoh itu juga melayangkan surat resmi yang isinya desakan agar Ketua BPD segera klarifikasi kepada Kades tentang permasalahan yang terjadi. Warga meminta agar jawabannya nanti diberikan secara tertulis agar bisa dipertanggungjawabkan.
Beberapa point yang tertuang dalam surat yaitu masalah ambulance yang dianggarkan 2025 serta masalah Mobil Siaga yang menjadi janji politik keoala desa. Surat itu juga menpertanyakan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan alias PBB yang sudah mereka bayar namun masih muncul tunggakan.
Namun yang terbaru, dalam surat itu juga muncul pertanyaan tantang masalah uang Bumdes dan BPJS Ketenagakerjaan seseorang yang sempat tersendat hak haknya. Berarti, ada isu baru yang menerpa Tamansari yaitu dan harus segerai dibenahi.
Beberapa waktu lalu, pihak kecamatan sempat mengatakan jika uang yang masuk untuk ambulance itu sebesar 100 Juta. Menurut pihak kecamatan, laporan pertanggungjawaban Desa Tamansari katanya belum selesai.
Perlu diketahui, permasalahan Desa Tamansari Kecamatan Wonorejo terus menggelinding usai mobil ambulance dan mobil siaga desa tak ada lagi di wilayahnya. Bahkan, mereka harus putar akal ketika ada warga memerlukan mobil untuk pergi ke rumah sakit.
Kabar Lensa sempat mendapatkan sebuah informasi surat dari PT. Putra Perdana Indoniaga yang menjadi pihak ketiga dalam pengadaan mobil ambulance tahun 2025. Surat yang dibuat pada 22 Januari itu mengatakan jika “titipan pembayaran” pengadaan mobil Wuling itu masih 70 juta. Sedangkan total pengadaan ambulance itu mencapai 265 juta rupiah.
Kepada wartawan, Mustain Romli selaku Kepala Desa Tamansari mengatakan jika DP mobil itu sudah terbayar 100 juta. Menurut Mustain, mobil ambilance itu tidak bisa dibayar di tahap dua karena terkena Efisiensi anggaran. _Bersambung
(Die/Loe)
