PASURUAN — Upaya mediasi antara warga Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait polemik Dana Desa (DD) resmi menemui jalan buntu. Audiensi yang digelar di kompleks perkantoran Bupati Pasuruan pada Senin (09/10) tersebut berakhir tanpa titik temu setelah tuntutan warga dinilai tidak mendapat respons yang memuaskan.
Perwakilan warga sekaligus tokoh penggerak, Samsul Huda, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, dialog yang digadang-gadang menjadi ruang penyelesaian justru menyisakan kekecewaan mendalam.
“Kami sangat kecewa dengan hasil audiensi ini karena sama sekali tidak menghasilkan jawaban maupun solusi konkret yang kami harapkan,” ujar Huda dengan nada geram.
Ketiadaan solusi kongkrit dalam forum tersebut memicu eskalasi baru. Huda menegaskan bahwa warga Desa Bakalan akan segera turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Balai Desa Bakalan.
Dalam aksi protes tersebut, warga telah mematok empat tuntutan utama yang bersifat mutlak:
Mendesak Kepala Desa untuk mundur dari jabatannya.
Menuntut transparansi atas dugaan fiktif atau mangkraknya proyek pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang tidak kunjung direalisasikan secara fisik.
Meminta pihak Inspektorat Kabupaten Pasuruan untuk membuka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara transparan kepada publik dan warga desa.
Mintak Bupati Pasuruan merekomendasi ada pelimpahan berkas hasil LHP ke Kejaksaan
“Karena jalur audiensi di Kantor Bupati tidak membuahkan hasil yang berpihak pada transparansi, aksi demo besar-besaran akan tetap kami gelar bersama warga demi menuntut keadilan,” pungkas Huda. (Son)
