PASURUAN – Menyambut tahun politik 2024, empat pilar demokrasi gelar konsolidasi di Pandaan. Konsolidasi dilakukan, antara beberapa NGO, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Ketua Bawaslu dan Ketua PWI.
Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan, Lujeng Sudarto mengatakan, jika dirinya mengharapkan politik 2024 di Pasuruan, bisa menjadi contoh bagi Kabupaten dan kota lain dalam menjalankan politik berkeadilan.
Dia berharap, satu sama lain bisa saling mengawasi, agar tidak terjadi kecurangan yang bisa merugikan masyarakat.
Tugas Bawaslu adalah menciptakan politik bersih di Pasuruan. Sedangkan pers, bertugas menyiarkan secara transparan tentang keadaan politik disini. Untuk NGO, juga dibebani tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Bawaslu dan KPU nantinya.
“Dengan ini diharap bisa mengawal proses politik yang transparan dan saling mengawasi satu sama lain. Sehingga tidak ada lagi kecurangan yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.” kata Lujeng, Senin (21/8/2023).
Dion, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan mengaku senang dan merasa terbantu dengan adanya konsolidasi ini. Dia berharap, peran serta masyarakat dalam mengawasi politik di Pasuruan, bisa menjadikan Pasuruan lebih cerdas dan lebih maju dalam berpolitik.
“Selama ini sudah disuport untuk mengawasi pembangunan pemerintah, dan sekarang kita merasa bangga ada peran serta NGO dalam politik tahun 2024.” kata Dion.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto, yang baru saja dilantik mengatakan, bahwa ide dan cara-cara para NGO dalam ikut serta mencerdaskan masyarakat, dalam berpolitik, merupakan awalan yang baik. Arie juga mengatakan, jika siapa saja bisa melakukan pengawasan jalannya demokrasi di Kabupaten Pasuruan.
“Peran NGO menjadi sangat penting dan semua orang bisa mengawasi. Sehingga saya khususnya Bawaslu Kabupaten Pasuruan bisa terbantu dalam melakukan pengawalan,” kata Arie.
(Die)
